 |
| Wk Ketua :H.Teni Juliawati,SE,MSi |
Purbalingga, Warta Purbalingga – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 24 Juni 2026 ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Purbalingga Aris Widiarsyo, SH, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani beserta jajaran pimpinan perangkat daerah. Pembahasan kali ini menjadi momen evaluasi penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Informasi Kegiatan
📅 Hari/Tanggal: Rabu, 24 Juni 2026
📍 Tempat: Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Purbalingga
📋 Agenda: Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025
👥 Peserta: Pimpinan & Anggota DPRD, Wakil Bupati, Kepala OPD, dan Tamu Undangan
SILPA Rp103,77 Miliar Menjadi Sorotan Utama
Salah satu poin paling penting dalam pembahasan adalah adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp103,77 miliar. Nilai ini menjadi bahan evaluasi bersama antar legislatif dan eksekutif agar pemanfaatannya ke depan lebih tepat sasaran dan tidak terhambat penyerapannya. Masing-masing fraksi menyampaikan pandangan mendalam disertai catatan perbaikan yang diharapkan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
📌 Pandangan Fraksi PDI Perjuangan (Map Merah)
 |
| Fraksi PDIP |
Fraksi ini menyoroti pemanfaatan penyeratan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta penggunaan SILPA bebas tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp38,31 miliar. Menurut Fraksi PDIP, dana yang tersisa tersebut harus segera dipetakan untuk program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga. Jangan sampai anggaran mengendap tanpa memberikan dampak yang terasa, baik untuk peningkatan layanan publik maupun penguatan ekonomi daerah.
📌 Pandangan Fraksi Golkar (Map Kuning)
 |
| Dari Fraksi Golkar |
Fraksi Golkar menekankan pentingnya optimalisasi penyerapan anggaran guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Secara khusus, fraksi ini mengarahkan perhatian pada kondisi infrastruktur jalan, di mana masih terdapat banyak ruas jalan yang rusak dan membutuhkan perbaikan segera. Kondisi jalan yang baik dinilai sangat krusial untuk mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian, mobilitas warga, serta keamanan perjalanan sehari-hari di seluruh wilayah Purbalingga.
📌 Pandangan Fraksi Gerindra (Map Abu-abu)
 |
| Fraksi Gerindra |
Fraksi Gerindra menyampaikan dua poin utama: pertama, mendorong perbaikan dan pemeliharaan sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) yang banyak tidak berfungsi, khususnya di daerah pinggiran dan perbatasan kecamatan. Kedua, menyoroti keluhan masyarakat terkait kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Fraksi ini meminta Pemerintah Daerah memperkuat jaminan kesehatan melalui program UHC serta segera mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah agar proses belajar mengajar berjalan lebih optimal.
Pandangan Fraksi Lainnya dan Kesepakatan Bersama
Fraksi PKS meminta evaluasi menyeluruh terhadap penyebab terbentuknya SILPA yang cukup besar, sehingga perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan ke depan bisa lebih efektif dan tepat sasaran. Sementara itu, Fraksi Amanat Demokrat menilai keterbatasan anggaran perangkat daerah turut memengaruhi kualitas pelayanan publik, dan menyatakan komitmen mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada rakyat serta berkeadilan sosial.
Menutup rangkaian penyampaian pandangan, Wakil Ketua DPRD Aris Widiarsyo menegaskan sikap dewan: “Setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Kami mendorong realisasi anggaran yang benar-benar berdampak, bukan hanya sekadar tercatat di laporan keuangan saja.” Pihak legislatif juga meminta eksekutif untuk segera menindaklanjuti seluruh catatan dan masukan yang disampaikan agar hasilnya dapat segera dinikmati oleh masyarakat.
Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah Purbalingga semakin transparan, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan kebutuhan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian rakyat pada tahun-tahun mendatang.
Warta Purbalingga | Update
